BASKOM ONLINE | 12 November 2026 | Wahyu Rahmanndani
BENGKULU (12/11/2026) – Dilansir dari kompas.com, Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi sorotan setelah kawasan sekitar kampus dipadati aparat keamanan menyusul aksi demonstrasi yang berlangsung di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026). Situasi tersebut menarik perhatian publik, terutama setelah muncul laporan mengenai mahasiswa yang diduga diamankan aparat dalam rangkaian peristiwa demonstrasi tersebut.
Menanggapi kejadian itu, pihak UGM menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk tindakan kekerasan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun selama proses pengamanan aksi. Universitas juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan kampus sebagai ruang akademik yang aman, terbuka, dan menghargai kebebasan berpendapat.
Aksi demonstrasi yang berlangsung pada 10 November 2026 awalnya berjalan dengan tertib. Massa menyampaikan aspirasi di sejumlah titik di wilayah Yogyakarta, termasuk kawasan Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, situasi mulai berubah pada malam hari ketika terjadi kericuhan di sekitar kawasan tersebut.
Berdasarkan keterangan kepolisian, kericuhan mulai terjadi sekitar pukul 20.07 WIB. Sejumlah orang dilaporkan melakukan penyerangan ke area Kantor DPRD DIY dengan melemparkan petasan, batu, serta benda lainnya. Kondisi tersebut kemudian membuat aparat melakukan pengamanan dan membubarkan massa di beberapa titik.
Situasi semakin menjadi perhatian ketika pengamanan meluas hingga kawasan Malioboro, Tugu Pal Putih, dan Bundaran UGM. Kehadiran aparat di sekitar lingkungan kampus kemudian memunculkan berbagai pertanyaan, terutama mengenai keberadaan mahasiswa yang dilaporkan belum diketahui setelah mengikuti aksi demonstrasi.
Dilansir dari CNN Indonesia, Universitas Gadjah Mada tengah melakukan pendataan dan penelusuran informasi mengenai mahasiswa yang diamankan aparat dalam peristiwa tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan identitas, keberadaan, serta kondisi mahasiswa yang terdampak.
Rektor UGM, Ova Emilia, menyampaikan bahwa pihak universitas sedang berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai mahasiswa tersebut. Pendataan dan verifikasi dilakukan agar pihak kampus dapat mengetahui kondisi mahasiswa sekaligus mengupayakan pendampingan yang diperlukan.
Sehubungan dengan adanya laporan mengenai mahasiswa yang diamankan oleh aparat dalam peristiwa tersebut, UGM tengah melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, serta verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak," kata Ova dikutip dari artikel siaran pers bertajuk 'UGM Tegaskan Komitmen Menjaga Demokrasi dan Melindungi Hak Sivitas dalam Penyampaian Aspirasi' di laman resmi UGM, Rabu (11/11).
Ova juga menegaskan bahwa apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan pemenuhan hak-hak mereka. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memberikan pendampingan hukum serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, tindakan pengamanan yang dilakukan aparat harus tetap berdasarkan ketentuan hukum dengan memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pihak UGM juga menilai bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang akademik yang terbuka terhadap perbedaan pendapat, kritik, serta partisipasi mahasiswa dalam kehidupan publik. Kampus seharusnya menjadi tempat yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berpikir secara kritis dan menyampaikan pandangan tanpa merasa terancam.
Di sisi lain, kepolisian memberikan keterangan mengenai jumlah orang yang diamankan selama rangkaian kericuhan tersebut. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, menyebutkan bahwa sebanyak 154 orang telah diamankan hingga Rabu (11/11/2026) pagi.
Menurut keterangan kepolisian yang dikutip CNN Indonesia, pengamanan dilakukan di beberapa lokasi, mulai dari kawasan Kantor DPRD DIY, Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran UGM. Namun, pihak kepolisian membantah adanya tindakan pengejaran massa hingga memasuki lingkungan kampus UGM.
Keterangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan perhatian antara penanganan kericuhan oleh aparat dan upaya pihak universitas dalam memastikan keselamatan mahasiswa. Sementara kepolisian berfokus pada penanganan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kericuhan, UGM menekankan pentingnya memastikan kondisi mahasiswa serta perlindungan terhadap hak-hak mereka.
Selain itu, UGM menegaskan bahwa komitmen terhadap demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Perlindungan terhadap orang-orang yang menggunakan hak tersebut juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Peristiwa ini menjadi perhatian bagi lingkungan perguruan tinggi, khususnya mengenai bagaimana kebebasan akademik dan hak menyampaikan pendapat dapat tetap terlindungi di tengah situasi demonstrasi. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran dalam menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap berbagai persoalan publik.
Namun, penyampaian aspirasi juga perlu dilakukan secara bertanggung jawab dan damai. Begitu pula dengan proses pengamanan yang harus tetap memperhatikan aturan hukum serta keselamatan masyarakat.
Melalui peristiwa demonstrasi 10 November 2026, pentingnya menjaga ruang demokrasi kembali menjadi pembahasan. Kampus bukan hanya tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan, tetapi juga ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
Dengan demikian, upaya memastikan keselamatan mahasiswa, memenuhi hak-hak mereka, serta menjaga kebebasan berpendapat menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak. Lingkungan pendidikan diharapkan tetap menjadi ruang yang aman bagi setiap sivitas akademika untuk menyampaikan aspirasi tanpa adanya tindakan kekerasan.
0 comments:
Post a Comment