BASKOM BULETIN| EDISI 13| 4 NOVEMBER 2026| AGHA KHANUM SAIFULLAH

 

Read More

Women's March Jakarta 2026, Suarakan Sembilan Tuntutan Keadilan

 

Sumber Foto: NU Online Jakarta

BASKOM ONLINE| 8 NOVEMBER 2026| ALFAT ALGHANNY

Bengkulu(8/11/2026) – Dilansir dari NU Online Jakarta, aksi Women’s March Jakarta 2026 digelar di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (7/11/2026). Massa yang bergerak dari Simpang Sarinah menuju Patung Kuda membawa sembilan tuntutan yang berkaitan dengan hak perempuan, keadilan gender, perlindungan sosial, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Berikut beberapa tuntutannya;

Pertama, keadilan ekonomi dan perlindungan sosial universal. Menuntut penurunan harga kebutuhan pokok, penggunaan APBN yang memprioritaskan layanan publik, serta perlindungan bagi pekerja perawatan, buruh, dan pekerja migran.

Kedua, penghapusan kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi. Menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi berdasarkan gender, seksualitas, disabilitas, agama, pekerjaan, identitas, maupun status sosial.

Ketiga, jaminan hak atas tubuh dan kesehatan. Menjamin hak perempuan atas tubuhnya sendiri, akses kesehatan reproduksi, aborsi yang aman, pencegahan femisida dan KDRT, serta pemulihan korban kekerasan seksual.

Keempat, penghentian kekerasan berbasis gender di ruang digital. Menghentikan kekerasan berbasis gender online (KBGO), sensor, dan represi digital. Selain itu, menjamin perlindungan data pribadi, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi.

Kelima, pembentukan peraturan berbasis HAM. Mendorong pembentukan undang-undang yang menghormati hak asasi manusia dengan melibatkan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

Keenam, penghentian militerisasi ruang sipil. Menghentikan militerisasi ruang sipil dan kriminalisasi pembela HAM, termasuk mendorong penarikan TNI dan Polri dari posisi sipil.

Ketujuh, penghentian kolonialisme di Papua. Mengakhiri kolonialisme Indonesia di Tanah Papua serta menghentikan pendekatan kekerasan dan militeristik terhadap masyarakat Papua.

Kedelapan, keadilan ekologis. Menghentikan pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat serta menjamin kebijakan lingkungan yang memperhatikan hak masyarakat dan kelestarian alam.

Kesembilan, penghentian kebijakan publik yang membahayakan rakyat. Menghentikan kebijakan yang dinilai membahayakan masyarakat. Salah satu sorotannya adalah evaluasi dan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila keselamatan masyarakat tidak dapat dijamin.

Dalam aksi yang mengusung tema “Negara Menindas, Kita Lawan” tersebut, peserta membawa poster dan spanduk berisi berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan pemberitaan Republika, isu yang disuarakan antara lain penolakan terhadap rencana pengenaan pajak pada pembalut, perlindungan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, serta tuntutan pemenuhan hak kesehatan reproduksi.

Sementara itu, Republika melaporkan bahwa peserta juga menyoroti persoalan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, serta meminta pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai kebijakan publik perlu memperhatikan keselamatan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Dilansir dari detikNews, dalam perjalanan menuju Patung Kuda, massa sempat tertahan oleh barisan aparat kepolisian di sekitar Jalan MH Thamrin. Setelah terjadi ketegangan dan saling dorong, peserta akhirnya dapat melanjutkan aksi. Setibanya di lokasi, demonstrasi dilanjutkan dengan orasi dan penyampaian aspirasi.

Sembilan tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut mencakup keadilan ekonomi dan perlindungan sosial, penghapusan kekerasan serta diskriminasi berbasis gender, pemenuhan hak kesehatan, perlindungan di ruang digital, kebebasan sipil, hingga keadilan ekologis.

Melalui aksi ini, peserta berharap pemerintah mendengarkan aspirasi yang disampaikan dan menindaklanjutinya melalui kebijakan yang lebih adil serta berpihak pada hak-hak perempuan dan masyarakat luas.

Read More